Bandung - Sky Next (5-10-2024) Kebijakan program Kartu Tani untuk para petani yang ingin mendapat subsidi pupuk dari pemerintah banyak mengundang polemik.
Khususnya bagi yang tidak memiliki Kartu Tani, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Selain persyaratan, banyak pihak yang menyebut bahwa kebijakan pemberian Kartu Tani untuk menerima pupuk bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran.
Sehingga bukan hanya tidak efektif, tetapi kebijakan ini malah semakin memperumit para petani yang kesulitan mendapatkan Kartu Tani untuk mengajukan pembelian pupuk bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut, Asep Abdul Qodir Jaelani atau sapaan Kang Asqo sebagai salah satu ketua dari kelompok Tani Muda di Kabupaten Sumedang angkat bicara.
Menurutnya, pemberlakuan program Kartu Tani di Indonesia masih dianggap tidak efektif untuk diterapkan di masyarakat.
Seperti contohnya mengenai aturan batas maksimal luas tanah 2 hektar yang dianggap menghambat petani, untuk mendapatkan Kartu Tani sehingga tidak bisa membeli pupuk bersubsidi.
“Belum efektif, sebab kita kan tau. Kartu Tani itu hanya diperuntukan bagi yang punya lahan kurang dari 2 hektar. Sedangkan tanah petani didaerah banyaknya lebih dari 2 hektar. Jangan dikategorisasikan petani yang punya lahan lebih dari 2 hektar sudah mampu sehingga tidak butuh pupuk bersubsidi,” ujarnya pada Sabtu (04/10/24).
Sebagai bagian dari kelompok petani muda, ia juga mengungkapkan bahwa kesulitan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi hari ini secara tidak langsung akan meningkatkan penurunan minat pemuda untuk Bertani.
Sehingga dampaknya akan dirasakan beberapa tahun kedepan, lantaran tidak adanya regenerasi yang berkelanjutan di sektor pertanian.
“Yang saya khawatirkan itu, kesulitan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi akan berdampak kepada semangat anak muda yang sedang giat-giatnya bercocok tanam. Bila anak mudanya sudah tidak berminat, lantas siapa yang akan memasok kebutuhan pangan di masa mendatang?,” kata Kang Asqo.
Atas dasar itu, Kang Asqo mendorong supaya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan terbaru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Dalam hal ini, saya mewakili para petani muda. Mendorong pemerintah kabupaten, provinsi maupun RI untuk mengkaji ulang (program Kartu Tani) dan memberikan kebijakan yang berpihak kepada para petani, khususnya di Jawa Barat,” pungkasnya.***